PERAN LPMP DAN DINAS KABUPATEN KOTA DALAM UPAYA MENSUKSESKAN "PROGRAM BERMUTU"

• Bagi para Pengelola BERMUTU di 75 Kabupaten/Kota sudah sangat memahami bahwa Program BERMUTU (Better Education Through Reformed Management and Univeral Teacher Upgrading) sangat menitikberatkan pada peningkatan mutu dan kinerja para guru. Program BERMUTU merupakan program strategis yang sangat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja guru dalam menunjang permbelajaran murid/siswa dan dengan demikian berarti berkontribusi terhadap pembangunan SDM dan pada saatnya memajukan produktivitas dan daya-saing Indonesia dalam ekonomi global. Indikator Utama keberhasilan:

• Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademis sesuai ketentuan UU Guru dan Dosen
• Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di 75 kab BERMUTU yang menggunakan tata-cara pembelajaran yg sesuai dengan topik pengajaran dan pedagogi yang sesuai dg usia murid
• Berkurangnya tingkat-kemangkiran guru di 75 kab BERMUTU.
• Berkomitmen terhadap Mutu Pendidikan
• Berkomitmen dlm pendanaan pendidikan
• Menjaga harmonisasi berbagai program
• Menyediakan informasi tentang KKG-MGMP Adapun peran khusus adalah sebagai berikut:
  
• Dalam Komponen 2 )Penguatan Struktur Peningkatan Kualitas Guru pada Tingkat Lokal)
• Menseleksi Tim Inti Kabupaten/Kota (bersama LPMP).
• Mengkoordinasi Pelatihan Gugus (pelatih à Tim Inti Kab/Kota).
• Mengesahkan struktur organisasi KKG/MGMP, KKKS/MKKS, dan KKKS/MKPS.
• Menyeleksi proposal dari kelompok kerja guru (sbg Anggota Tim Seleksi Proposal).
• Rapat koordinasi pengelolaan gugus 2x stahun.
• Mengkoordinasikan kunjungan antar gugus.
• Mereviu laporan dan hasil kerja guru (sbg bagian dari portofolio).
• Mereviu hasil pemetaan dan evaluasi guru, dan merencanakan pelatihan guru.
• Mereviu hasil evaluasi kinerja guru (gambaran pengelolaan gugus).
• Dalam Komponen 3 (Reformasi Akuntabilitas dan Sistem Insentif Guru)
• Bersama perwakilan sekolah, mereviu instrumen penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas.
• Memberikan masukan dalam pengembangan kerangka kerja terintegrasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu guru setelah memperoleh sertifikat pendidik.
• Dalam Komponen 4 (Monitoring dan Evaluasi)
• Berkoordinasi dengan LPMP, PMPTK dan Balitbang dalam pengembangan dan pengembangan program sensus guru dan sensus sekolah.
• Berpartisipasi dalam pelatihan penggunaan SIM Guru.
• Partisipasi dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam Monev

Dengan peran tersebut maka diharapkan penyelenggaraan PROGRAM BERMUTU dapat mencpai tujuan sesuai yang kita inginkan bersama. Menurut Drs. Rusli, M.Pd selaku komandan Program BERMUTU di LPMP Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengingatkan kepada semua kelompok kerja agar terus bekerja keras untuk menciptakan kegiatan BERMUTU yang LEBIH BERKUALITAS di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan proposal yang telah diajukan. dan yang lebih penting lagi bahwa untuk menyelenggarakan program tersebut menurut Drs. Rusli, M.Pd agar para kelompok kerja tetap melakukan koordinasi yang intensif dengan para pengelola di tingkat kabupaten/kota sehingga ada sinergtitas dalam penyelenggaraan program tersebut. Semoga berhasil .................

SOSIALISASI SISTEM INDIKATOR PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Makassar, 15 Desember 2009. Salah satu bentuk kerjasama Program BERMUTU (Betteer Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) dengan Balitbang Depdiknas adalah diselenggarakannya sosialisasi sistem pengukuran indikator dan penjaminan mutu pendidikan di Hotel Clarion Makassar mulai tanggal 14-18 Desember 2009. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan mekanisme pendataan pendidik dan tenaga kependidikan dan melaksanakan pengklarifikasian, penghitungan, dan pelaporan sistem indikator penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun hasil yang diharapkan adalah terlaksananya kebijakan mekanisme pendataan PTK dan sistem indikator penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dan diterapkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia terutama kabupate/kota yang memperoleh DBL BERMUTU yakni sebanyak 75 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Peserta pada kegiatan ini d iikuti oleh beberapa kabupaten yang termasuk pada region V, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua. Dan utusan dari LPMP Provinsi selaku pengelola program BERMUTU. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari program PADATI WEB yaitu pangkalan data teknologi informasi berbasi ICT. Materi yang kami peroleh antara lain; paparan SIPPMP, indikator penjaminan mutu pendidikan, (Quality Assurance) indikator pengendalian mutu pendidikan (Quality Control), Konsep Pengembangan Indikator Komposit, Konsep SIPPMP-DSS Pendidikan, Eduolap (Ed. On Line An. Process) Updating Data. Quality Assurance didefinisikan asebagai prosedur atau seperangkat prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa suatu produk (barang/jasa) yang sedang dalam proses produksi (PBM) jika dalam pendidikan memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan standar pendidikan nasional. Sementara Quality control adalah merupakan prosedur atau seperangkat prosedur atau tindakan untuk memastikan bahwa suatu produk (barang/jasa) yang dibuat telah memenuhi seperangkat kriteria mutu atau persyaratan yang ditetapkan.
Kegiatan ini sangat penting artinya mengingat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tidak bisa terlepas dengan persiapan dan kesiapan data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Hanya saja yang menjadi persoalan adalah kesiapan kabupaten/kota dalam mempersiapkan data yang valid dan ter-up date karena sistem indikator penjaminan mutu pendidikan membutuhkan data yang akurat. Kendala yang sering dihadapi adalah ambil contoh Provinsi Papua yang masih sangat kurang dalam hal dukungan sarana dan prasarana, kondisi geografis yang sangat mempengaruhi koordinasi pendataan bahkan hal ini pula dirasakan oleh kabupaten lainnya. Di samping itu, dukungan dana operasional bagi para pengelola data di tingkat kabupaten/kota belum optimal (Tanggapan peserta Papua, 15 Desember 2009). Oleh karena itu, menurut hemat saya solusi alternatif pemecahan masalah yang paling tepat adalah perlunya pemberdayaan ICT yang lebih komprehensif dan terpadu. Artinya, pada tingkat teknis perlunya dukungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dan semua stakeholder pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan PTK. Oleh karena itu, mungkin untuk ke depan (2010) diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap kesediaan sarana dan prasarana ICT pada tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian pada setiap Dinas kabupaten/kota hanya mengirimkan data melalui e-mail atau blogger sehingga memudahkan bagi Balitbang Depdiknas untuk mengakses data yang dikirimkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan LPMP provinsi. Semoga melalui pelaksanaan sosialisasi ini memberikan manfaat dalam rangka upaya kita bersama meningkatkan mutu pendidikan di NKRI....Insya Allah.

PROGRAM BERMUTU SEMAKIN MANTAP MENINGKATKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU

Jakarta, 12 Desember 2009. Peningkatan kompetensi para DCT Program BERMUTU di 75 Kabupaten/Kota terus ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dari upaya Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) yang di komandoi Oleh Prof. Baedowi melalui Dirjen Bindiklat dan Direktorat Profesi Pendidik melaksanakan pembekalan bagi para DCT di Hotel Aston Marina Jakarta yang diikuti oleh Pengelola Program BERMUTU Dinas Pendidikan, perwakilan Pengawas SMP, Ketua KKG, Ketua MGMP, dan Ketua KKKS. Ternyata materi yang kami peroleh sangat membuka cakrawala berpikir dan pengetahuan kami selaku Tim Inti Kabupaten Program BERMUTU. Luar biasa... kami dibekali tentang PPKHB, BBM Mapel, BBM Generik, Tugas dan Fungsi Pengelolaan pelatihan, Lesson Study, Learning Journal, Analisis Butir Soal, Pengembangan Silabus dan RPP, Model pembelajaran, Media Pembelajaran, kajian kritis, Studi visi dan On Service Teacher Quality Improvement, Materi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan bermartabat (oleh Indra Jati Sidi), dan Jabatan Fungsional Guru. Semua ini demi untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah masing-masing. Memang diakui bahwa upaya untuk meningkatkan pendidikan terus menerus diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 24 yaitu: :pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun penyelenggara pendidikan WAJIB memenuhi kebutuhan guru dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun peningkatan kompetensi yang dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat pendidik melalui sertifikasi. Pemenuhan guru dimaksud untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program BERMUTU atau Better Education Trhough Reformened Management and Universal Teacher Upgrading lebih memfokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi, karir, dan kinerja guru secara langsung dikaitkan dengan peningkatan mutu pembelajaran.
Saat ini di Kabupaten Banggai (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) atas dukungan yang sangat tinggi dari Kepala Dinas (Bapak Syamsulridjal Poma, S.Pd,MM) terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banggai. Kelompok kerja yang telah memperoleh dana BERMUTU sejumlah 25 kelompok kerja yang terdiri dari KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS. Semua kelompok kerja tersebut telah dan sementara melaksanakan kegiatan in service yaitu kegiatan Program BERMUTU dalam memberikan bekal awal tentang apa, mengapa, dan bagaimana PROGRAM BERMUTU. Perhatian pemerintah daerah juga telah diberikan yang dibuktikan dari pemberian bantuan subsidi Block Grant sebesar Rp. 3.000.000 per kelompok. Olehnya itu tentu hal ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja agar pada akhirnya bermuara pada peningkatan kompetensi, kinerja dan kapasitas para guru, kepala sekolah dan pengawas selaku ujung tombak yang berdiri di garda terdepan mengawal pendidikan agar mencapai target sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Insya Allah..............

Curriculum Vitae:
Mashuri Tahili, Tempat tanggal dan tanggal lahir, pisou. 06 Oktober 1971, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai. Hobby: memancing, membaca dan olah raga Catur. Agama: Islam. Riwayat pendidikan, SD di SDN Pisou Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Lulus tahun 1984, SMPN pagimana Lulus Tahun 1987, dan SMAN 1 Luwuk tahun 1990. Melanjutkan pendidijkan S1 di FKIP Untad Palu Jurusan Bahasa Inggris dan selesai pada tahun 1996. Menjadi PNS tahun 1997 dan menjadi guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Buol. kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Negeri Makassar tahun 2001 jurusan Manajemen Pendidikan lulus Pebruari 2003. Selanjutnya kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar mengambil program S2 jurusan Administrasi Pembangunan lulus tahun 2005. Saat ini bekerja di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai (Kampuan sendiri) pada seksi pembinaan tenaga kependidikan Bidang PMPTK. Di samping itu, mengajar pada Universitas Tompotika Luwuk, Universitas Muhammadiyah Luwuk, dan Tutor pada Universitas Terbuka UPBJJ-UT Palu.
Demikian........